Catatan Kritik untuk KDM: Rakyat Tidak Seharusnya Meminta-Minta kepada Pemimpin

Tugas Pemerintah Bukan Membuat Rakyat Berterima Kasih

Ada sebuah kekeliruan cara pandang yang perlu diluruskan dalam melihat hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Tugas pemerintah bukan membuat rakyat berterima kasih kepada pemimpinnya. Tugas pemerintah adalah membuat rakyat tidak perlu meminta-minta kepada pemimpinnya.

Kalimat ini mungkin terdengar keras. Tetapi justru karena itulah ia penting untuk direnungkan.

Sebab dalam sebuah pemerintahan, rakyat bukanlah pengemis yang harus datang membawa permohonan setiap kali membutuhkan pelayanan atau bantuan. Rakyat adalah pemilik hak yang telah dijamin oleh negara melalui aturan, kebijakan, dan pelayanan publik.

Ketika seorang pejabat memberikan bantuan kepada rakyat, tentu kita boleh mengapresiasinya. Tetapi jangan sampai bantuan tersebut membuat kita lupa pada pertanyaan yang lebih besar:

Mengapa rakyat harus menunggu bertemu pejabat terlebih dahulu agar persoalannya diselesaikan?

Mengapa seseorang harus viral terlebih dahulu agar mendapat perhatian?

Mengapa rakyat harus datang mengadu, menangis, memohon, bahkan terkadang mempertontonkan penderitaannya di hadapan kamera, baru kemudian negara hadir?

Di sinilah kritik kepada pemerintah menjadi penting.

Pemimpin Bukan Dermawan Pribadi

Dalam perspektif agama Islam, kekuasaan bukanlah panggung untuk menunjukkan kedermawanan pribadi.

Kekuasaan adalah amanah.

Allah SWT berfirman:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

(QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini mengandung pesan yang sangat dalam bagi siapa pun yang memegang kekuasaan.

Jabatan bukan milik pribadi. Anggaran negara bukan uang pribadi. Fasilitas negara bukan hadiah dari seorang pejabat kepada rakyat.

Semua itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Karena itu, ketika pemerintah memberikan sesuatu yang memang menjadi hak masyarakat, jangan sampai narasinya berubah seolah-olah rakyat sedang menerima kemurahan hati pribadi seorang pemimpin.

Rakyat tidak sedang meminta sedekah kepada pejabat.

Mereka sedang menuntut agar amanah pemerintahan dijalankan dengan benar.

Jangan Bangun Budaya "Menunggu Dikasih"

Pemerintahan yang sehat seharusnya membangun sistem.

Jika ada masyarakat miskin, pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan kepada beberapa orang yang berhasil ditemukan atau viral.

Harus ada sistem pendataan yang baik.

Harus ada program pemberdayaan.

Harus ada akses pendidikan.

Harus ada pelayanan kesehatan.

Harus ada lapangan pekerjaan.

Harus ada perlindungan sosial.

Dan yang paling penting, harus ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh haknya tanpa harus memohon belas kasihan pejabat.

Sebab jika setiap persoalan harus diselesaikan dengan pola:

rakyat mengadu → pejabat datang → bantuan diberikan → rakyat berterima kasih → selesai,

maka yang berubah hanya nasib satu orang pada satu waktu.

Sementara akar persoalannya bisa tetap hidup.

Hari ini satu orang dibantu.

Besok seratus orang mengalami masalah yang sama.

Lalu seribu orang.

Apakah semuanya harus menunggu viral?

Apakah semuanya harus mencari akses kepada pejabat?

Apakah semuanya harus datang membawa proposal dan berharap mendapatkan perhatian?

Kalau jawabannya iya, berarti ada sesuatu yang salah dengan sistemnya.

Dalam Islam, Pemimpin Akan Ditanya

Rasulullah SAW mengingatkan:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Hadis ini seharusnya menjadi pengingat keras bagi siapa pun yang mendapatkan amanah kepemimpinan.

Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya.

Bukan semakin besar hak untuk dipuji.

Bukan semakin besar kesempatan untuk membangun citra.

Dan bukan semakin besar alasan agar rakyat merasa berutang budi.

Justru sebaliknya.

Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Karena rakyat yang dipimpin bukan sekadar angka dalam laporan pemerintahan.

Mereka adalah manusia yang memiliki hak.

Mereka memiliki keluarga.

Mereka memiliki anak yang harus sekolah.

Mereka memiliki kebutuhan kesehatan.

Mereka memiliki kebutuhan pangan.

Dan mereka memiliki martabat yang harus dihormati.

Rakyat Tidak Butuh Pemimpin yang Selalu Dipuji

Pemimpin tentu senang jika rakyat mengucapkan terima kasih.

Itu manusiawi.

Tetapi ukuran keberhasilan pemerintahan tidak boleh berhenti pada seberapa banyak rakyat yang mengucapkan:

"Terima kasih, Pak."

Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah:

Apakah masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa harus meminta?

Apakah masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan melalui sistem yang jelas?

Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak?

Apakah orang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan?

Apakah masyarakat mendapatkan akses pekerjaan?

Apakah pelayanan administrasi mudah?

Apakah hukum berlaku adil?

Apakah masyarakat kecil mendapatkan perlindungan?

Jika semua itu berjalan, mungkin rakyat tidak selalu tahu siapa pejabat yang bekerja di belakangnya.

Dan sebenarnya, itulah tanda sebuah sistem pemerintahan bekerja.

Sistem yang baik tidak membuat rakyat harus mengenal pejabat untuk mendapatkan haknya.

Kritik untuk KDM: Jangan Hanya Hadir Ketika Rakyat Mengadu

Kepada KDM dan siapa pun yang sedang memegang amanah pemerintahan, kritik ini bukanlah kebencian.

Justru karena rakyat berharap pemerintah bekerja lebih baik, maka kritik harus disampaikan.

Jangan hanya hadir ketika rakyat sudah datang mengadu.

Jangan sampai pemerintah terlihat hebat karena mampu menyelesaikan masalah yang sudah viral, sementara masalah serupa yang tidak masuk kamera tetap tidak tersentuh.

Jangan sampai ukuran keberhasilan seorang pemimpin adalah banyaknya video rakyat yang menangis bahagia setelah mendapatkan bantuan.

Karena di balik satu video yang viral, mungkin ada ribuan orang lain yang mengalami masalah yang sama tetapi tidak memiliki kamera, tidak memiliki akses, dan tidak memiliki keberanian untuk mengadu.

Mereka juga rakyat.

Mereka juga memiliki hak.

Dan mereka juga berada dalam tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah Harus Membuat Rakyat Berdaya

Pemimpin yang hebat bukan yang membuat rakyat merasa berutang budi kepadanya.

Pemimpin yang hebat adalah yang membuat rakyat berdiri dengan kemampuan mereka sendiri.

Bukan sekadar memberi ikan, tetapi membangun sistem agar masyarakat mampu memperoleh ikan dengan cara yang bermartabat.

Bukan sekadar menyelesaikan satu masalah, tetapi mencegah masalah yang sama terjadi berulang kali.

Bukan sekadar datang ketika kamera menyala, tetapi memastikan sistem tetap berjalan ketika tidak ada kamera.

Karena pemerintahan bukan pertunjukan.

Pelayanan publik bukan konten.

Dan penderitaan rakyat bukan bahan untuk membangun popularitas.

Pada Akhirnya, Jabatan Akan Dipertanggungjawabkan

Seorang pemimpin boleh mendapatkan pujian dari manusia.

Tetapi pujian manusia bukanlah ukuran akhir.

Ada pertanggungjawaban yang jauh lebih besar.

Di hadapan Allah SWT, seorang pemimpin akan mempertanggungjawabkan bagaimana amanah kekuasaan itu digunakan.

Apakah kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat?

Apakah keadilan ditegakkan?

Apakah hak masyarakat ditunaikan?

Apakah orang kecil mendapatkan perlindungan?

Atau justru kekuasaan lebih banyak digunakan untuk membangun citra dan mencari pengakuan?

Karena itu, kritik ini sederhana:

Jangan ajarkan rakyat untuk selalu berterima kasih kepada pemimpin karena mendapatkan sesuatu.

Ajarkan pemerintah untuk bekerja sehingga rakyat tidak perlu meminta-minta.

Sebab pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang membuat rakyat merasa berutang kepada penguasa.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang membuat rakyat mendapatkan haknya dengan bermartabat.

Dan bagi seorang Muslim, ingatlah:

jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah ujian, dan rakyat adalah tanggung jawab yang kelak akan dipertanyakan di hadapan Allah SWT.

Kritik bukan kebencian.

Kritik adalah pengingat agar kekuasaan tidak lupa kepada siapa amanah itu diberikan.